Guna meningkatkan kinerja para guru, dibutuhkan penilaian kinerja yang dilakukan tidak hanya secara parsial dari sudut tenaga pengajar melainkan secara komprehensif. Profesi guru yang kini menjadi sorotan mewajibkan diadakannya penilaian tersebut. Setelah diberikan tunjangan kesejahteraan guru lewat sertifikasi, kinerja guru pun menjadi pusat perhatian.
Demikian dipaparkan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) Bujang Rahman, Rabu (14/03). Menurutnya, evaluasi kinerja guru ini bisa dijadikan bahan pemetaan. Kalaupun terpaksa memberikan sanksi, ditujukan hanya bagi guru yang berkinerja buruk. Misalnya guru yang sering membolos dalam mengajar tanpa alasan yang jelas sehingga menghambat siswa dalam memeroleh hak untuk mendapat pengajaran.
Bujang mengatakan, di sekolah terdapat kepala sekolah yang menjadi pemimpin bagi seluruh warga sekolah. Kinerja kepala sekolah sebagai pemimpin harus turut diperhatikan. Apakah sudah berhasil menciptakan suasana kondusif dan membangun manajerial sekolah yang baik atau menjalankan fungsi sebagai manajer.
Kepala sekolah dituntut agar dapat memanajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga menunjang proses pembelajaran guru dan siswa karena kinerja guru sendiri dipengaruhi banyak faktor.
Guru yang mengajar tanpa sarana atau minim sarana, penilaiannya tidak bisa disamakan dengan guru yang mengajar dilengkapi sarana yang memadai. “Tanpa sarana yang mendukung guru akan sulit mengajar dengan optimal,” kata dia.
Penilaian kinerja guru juga harus memerhatikan apakah guru tersebut sudah mendapatkan pembinaan. Guru yang telah tersertifikasi melalui PLPG harus tetap diawasi pengawas sekolah agar hasil yang didapat dari pendidikan guru tersebut benar-benar diterapkan saat mengajar di kelas.
Yang bertugas mengawasi dan membina guru tersebut adalah pengawas sekolah, maka peran pengawas sekolah sangat strategis. Dengan demikian secara otomatis para pengawas sekolah juga harus terus meningkatkan kualitasnya agar kinerja semakin baik dalam meningkatkan kinerja guru.
Selain itu program-program dari pemerintah daerah, secara khusus Dinas Pendidikan, juga memengaruhi kinerja guru. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kinerja dan kualitas guru.
Pemerintah daerah juga harus memerhatikan jumlah ideal siswa dalam satu ruang kelas. Kapasitas ruangan dan jumlah siswa turut memengaruhi kinerja guru. Dekan FKIP ini mencontohkan, satu kelas idealnya diisi 33 siswa namun karena keterbatasan ruangan dipaksakan memuat 50 siswa, hal tersebut akan memengaruhi efektivitas kinerja guru.
“Penilaian kinerja terhadap guru yang mengajar 50 siswa dengan guru yang mengajar 33 siswa tentu tidak dapat disamakan,” lanjut Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Lampung ini.
Hal ini berkaitan dengan program pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Jadi, jika guru bekerja kurang baik bukan semata-mata karena kelemahan guru tersebut melainkan dipengaruhi kinerja kepala sekolah, pengawas sekolah, sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah.
“Hasil penilaian kinerja guru harus menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak terkait,” pungkasnya.
