FKIP Unila Laksanakan Sosialisasi PHBD Tahun 2017

untitledEduspotnews Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk terjun membangun desa melalui Program Hibah Bina Desa (PHBD).

Sehubungan dengan hal itu pada awal tahun 2017 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melaksanakan sosialisasi Program Hibah Bina Desa (PHBD) kepada mahasiswa.

PHBD merupakan program yang diluncurkan sejak tahun 2011 yang dalam pelaksanaannya terus mengalami peningkatan, baik jumlah proposal, kuota hibah maupun jumlah organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi. Program ini akan terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih memberikan motivasi dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam memberikan kontribusi pada pembangunan desa.

Lingkup bidang PHBD meliputi pendidikan, pertanian, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kegiatan yang diusulkan harus bersifat strategis dan berkelanjutan berdasarkan potensi dan identifikasi masalah masyarakat serta memiliki roadmap yang jelas yang menggambarkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha/industri.

Pengusul PHBD adalah kelompok mahasiswa aktif program sarjana atau diploma  berbagai disiplin yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan baik Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun lembaga eksekutif mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi pelaksana.

Setiap proposal harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

  1. Diajukan oleh ketua pengusul, diketahui oleh pemimpin organisasi pengusul dan dosen pendamping,
  2. Disetujui oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan,
  3. Jumlah pelaksana minimal 7 orang (minimal dari 2 angkatan yang berbeda),
  4. Wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan kerja sama (bermeterai) dari kelompok masyarakat sasaran yang disetujui oleh pemerintah desa,
  5. Wajib menyertakan surat keputusan legalitas organisasi dari Rektor/Ketua/Direktur (intrakampus) atau Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (antar kampus),
  6. Diajukan secara daring (on-line).

File Download : Pedoman PHBD 2017

[Rf/Pw]

Tinggalkan Balasan