BNK Bandar Lampung Lakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba

812
Suasana Penyampaian Materi Mengenai Bahaya Narkoba di aula A Dekanat FKIP

Suasana Penyampaian Materi Mengenai Bahaya Narkoba di aula A Dekanat FKIP

(Eduspotnews) Satu tahun ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan signifikan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba). Guna mencegah bertambah tingginya penyalahgunaan narkoba ini, Badan Narkotika Kota (BNK) Bandar Lampung melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba ke beberapa perguruan tinggi di Lampung. Tidak terkecuali Universitas Lampung (Unila), Kamis (21/5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila kedatangan para penyuluh dari BNK yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini.

H.M. Jan Jan Suja selaku pemateri BNK Bandar Lampung menuturkan bahwa penyuluhan ini sebagai salah satu upaya pihaknya dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan penggunaan dan peredaran narkoba dikalangan mahasiswa.  Pihak BNK sendiri terus melakukan langkah persuasif  maupun preventif untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Adapun langkah-langkah ini, yakni dengan memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat terutama kalangan pemuda mahasiswa dan pelajar”.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fuad menghimbau kepada segenap peserta acara agar menyerap informasi yang diperoleh pada saat sesi penyampaian materi.  “Informasi mengenai narkoba dan segala jenisnya tidak akan anda peroleh secara langsung ditempat lain, baik testimoni pemakai maupun segala hal mengenai sindikat peredaran narkoba”.

Selanjutnya Jan Jan menambahkan bahwa upaya pemberantasan narkoba harus juga diiringi penegakkan hukum. Ia setuju agar para bandar dan pengedar dihukum berat maksimal. “Bagi mereka yang sudah meminta pihak BNN atau BNK untuk melakukan rehabilitasi kepada “pemakai” atau pecandu narkoba, pihak kepolisian tidak dapat menahan para “pemakai” tersebut sejauh mereka masih dalam tahap rehabilitasi dan pengawasan terapis. “

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ajun Komisaris Polisi (AKP) M. Toni yang menjabarkan bahwa ada hak imunitas pada mereka yang sudah teregistrasi di BNN dan mendapat perlakuan penyembuhan. Namun apabila laporan penggunaan dan pengedaran sudah diterima oleh pihak kepolisian sebelum terapis diambil alih oleh pihak BNN, maka pelaku wajib dipidanakan. (Rf)