FKIP Serahkan KAK Pendidikan Kota Metro

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) menyerahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sektor pendidikan bagi Kota Metro. Penyerahan KAK yang berbentuk buku itu dihadiri Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto M.S., Wali Kota Metro Lukman Hakim, serta Kadis Pendidikan dan Olahraga Metro Masnuni di rumah dinas wali kota, Selasa (13/03) malam.

Bujang Rahman selaku Dekan FKIP Unila mengatakan, kerjasama di bidang pengembangan pendidikan telah ditandatangani Rektor Unila dan Wali Kota Metro pada akhir tahun lalu. Penyerahan KAK merupakan tindak lanjut dari MOU tersebut.

Ia memaparkan, ada empat program utama yang tertuang dalam KAK tersebut, pengembangan pusat pengembangan pembangunan pendidikan (center of educational improvement) melalui kampus PGSD, life school di tingkat SD hingga SMP yang berbentuk pelatihan manajemen sekolah guru. Bahkan akan jadi sekolah model, baik model dalam dan luar negeri.

Kedua, peningkatan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan baik guru maupun pengawas. Melalui kemampuan manajemen sekolah dan model pembelajaran di sekolahnya. Ketiga, penguatan manajemen sekolah khususnya manajerial kepala sekolah dalam mengatur pengelolaan sekolah.

“Terakhir pemberdayaan masyarakat dalam memerkuat pendidikan dalam pengembangan pembangunan di Kota Metro. Ini sangat penting jika perilaku anak di sekolah santun dalam berpakaian, tetapi ketika di luar tidak santun. Itu karena di luar sekolah dan rumahnya tak bisa dijadikan acuan,” terangnya.

Bujang menambahkan, KAK ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk program-program konkret dari empat kerangka acuan tersebut. Jika semuanya telah tersusun dengan baik dapat dikatakan dokumen tersebut bisa menjadi rencana strategis (Renstra) ataupun master plan pengembangan pendidikan di Kota Metro di masa mendatang.

Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) untuk Provinsi Lampung ini mengemukakan hal terpenting dari perencanaan pendidikan terletak pada basis data yang lengkap dan akurat. Di sisi lain penerapan kebijakan juga harus berlandaskan need analysis atau analisa kebutuhan rill dan tidak boleh berlandaskan asumsi atau keinginan semata.

Leave a Reply